Keamanan Pusat Data Nasional Diretas oleh Hacker

 

Perlindungan Data Nasional

Perlindungan data nasional harus ditingkatkan untuk menghindari serangan hacker PDN. Keamanan pusat data nasional merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga integritas dan kerahasiaan informasi yang disimpan di dalamnya. Dalam era digital ini, ancaman serangan hacker semakin meningkat, dan kita harus memastikan bahwa langkah-langkah yang tepat diambil untuk melindungi data nasional kita.

Salah satu langkah yang harus diambil adalah dengan memperkuat keamanan pusat data nasional. Sistem keamanan yang kuat dan terpercaya harus diterapkan untuk mencegah akses yang tidak sah ke data nasional. Penggunaan teknologi enkripsi yang canggih dan firewall yang kuat dapat membantu melindungi data dari upaya peretasan.

Selain itu, pusat data nasional harus memiliki backup yang aman untuk mencegah kehilangan data. Kehilangan data nasional dapat memiliki konsekuensi yang sangat serius, termasuk kerugian finansial dan kerusakan reputasi. Dalam kasus terburuk, kehilangan data dapat menyebabkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki.

Profil Hacker PDN

Keamanan pusat data nasional harus diperkuat untuk mencegah serangan hacker PDN. Para hacker yang menargetkan pusat data nasional memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sangat tinggi dalam bidang teknologi informasi. Mereka seringkali menggunakan berbagai metode dan teknik yang rumit untuk mencuri atau merusak data nasional.

Ketidakadaan backup pada pusat data nasional meningkatkan risiko kehilangan data. Jika data nasional tidak memiliki salinan cadangan yang aman, maka serangan hacker dapat menyebabkan kerugian yang tidak dapat pulih. Oleh karena itu, penting bagi pusat data nasional untuk memiliki sistem backup yang handal dan terpercaya.

Risiko Tidak Memiliki Backup

Risiko tidak memiliki backup pusat data nasional sangatlah besar. Ketika pusat data nasional diretas oleh hacker, data yang disimpan di dalamnya dapat hilang secara permanen. Hal ini dapat menyebabkan kerugian yang signifikan bagi negara, baik dari segi keuangan maupun keamanan nasional.

Keamanan PDN bisa terancam jika diretas oleh hacker. Serangan terhadap pusat data nasional dapat memberikan akses ke informasi sensitif yang dapat digunakan untuk kepentingan yang tidak sah. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami risiko yang terkait dengan tidak memiliki backup yang memadai.

Langkah Pemulihan Data

Keamanan Pusat Data Nasional harus ditingkatkan untuk mencegah serangan hacker. Dalam kasus kehilangan data pada Pusat Data Nasional tanpa backup yang memadai, langkah pemulihan data menjadi sangat penting. Proses pemulihan data dapat melibatkan upaya yang intensif dan memakan waktu, tergantung pada tingkat kerusakan yang terjadi.

Kehilangan data pada Pusat Data Nasional tanpa backup adalah masalah serius yang harus segera ditangani. Langkah-langkah pemulihan yang efektif harus dilakukan untuk mengembalikan data yang hilang dan memastikan bahwa kerugian yang ditimbulkan minimal.

Tindakan Penegakan Hukum

Tindakan penegakan hukum terhadap hacker PDN harus diperkuat. Ketika terjadi kehilangan data pada pusat nasional, hal ini menunjukkan kurangnya backup yang memadai dan kelemahan dalam sistem keamanan. Untuk mencegah serangan serupa di masa depan, tindakan penegakan hukum yang tegas harus diambil terhadap para pelaku.

Kehilangan data pusat nasional bukan hanya masalah teknis, tetapi juga masalah hukum. Hacker yang melakukan serangan terhadap pusat data nasional harus dihadapkan pada konsekuensi hukum yang serius. Dengan menguatkan tindakan penegakan hukum, kita dapat memberikan efek jera kepada para pelaku dan mencegah serangan serupa di masa depan.

Dalam rangka menjaga keamanan pusat data nasional, perlindungan data harus ditingkatkan dan backup yang aman harus dimiliki. Risiko tidak memiliki backup pusat data nasional sangatlah besar, dan kehilangan data dapat menyebabkan kerugian yang signifikan. Oleh karena itu, langkah-langkah untuk memperkuat keamanan, pemulihan data, dan tindakan penegakan hukum harus diambil untuk melindungi kepentingan nasional kita.

Kesalahan siapa?

dari sumber katadata

Hanya ada 2% data di PDNS Surabaya yang mempunyai back up data. Budi Arie, Menteri Komunikasi dan Informatika mengungkapkan bahwa Kominfo bekerja sama dengan Telkom dan Lintasarta sebagai pengelola Pusat Data Nasional sudah menyediakan infrastruktur back up data yang memadai. Namun, hanya sebagian kecil dari kementerian dan lembaga sebagai pemilik data di PDN Sementara yang memanfaatkan kapasitas back up. 

Dalam sistem PDNS, tersedia 1.630 virtual machine (fasilitas penyimpan data) yaitu 28,5% dari 5.709 virtual machine yang saat ini digunakan untuk menyimpan data. Peran Kominfo terbatas hanya sebagai pengelola yang tidak memiliki hak akses data di PDN. Karena itu, hanya kementerian dan lembaga pemilik data yang dapat melakukan backup. 

Pihaknya tidak menyalahkan kementerian atau lembaga pemilik data karena regulasi yang berlaku belum mewajiibkan back up data di PDN. Menanggapi hal ini, Kominfo segera ubah aturan agar semua data di PDN harus memiliki cadangan. Kominfo ungkap alasan Pusat Data Nasional hanya back up 2% karena regulasi sebelumnya tidak mewajibkan back up data. Banyak entitas kementerian/lembaga yang tidak memiliki anggaran untuk infrastruktur backup data. Dirjen Aptika Kominfo, Semuel A. Pangerapan mengungkapkan bahwa peran Kominfo dalam Pengelolaan Data Nasional telah dibatasi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Dalam aturan itu, prosesor data tidak boleh mengakses data yang disimpan di infrastruktur miliknya. Data hanya dapat diakses oleh penyewa fasilitas yang berstatus sebagai pengendali data.

Tetap Kominfo yang bersalah

KEMENTERIAN Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dianggap bersalah atas peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya. Pasalnya, Kominfo tak meminta backup data ke Telkom Sigma selaku pihak penyedia server.

"Yang salah tetap Kementerian Komunikasi dan Informatika, bukan BSSN karena BSSN hanya supervisi saja. Telkom Sigma yang menyediakan apa yang diminta oleh klien, ketika klien tidak minta a, b, c ya itu kebodohan," kata Pakar Telematika Roy Suryo dalam diskusi daring bertema Pusat Data Nasional Bocor, Siapa Teledor?, Sabtu, 29 Juni 2024.

Menurut Roy, Telkom Sigma sejatinya paham kebutuhan dalam mengelola data. Namun, Telkom Sigma sebagai pihak swasta yang menyediakan server tidak akan mau rugi bila mengeluarkan hal yang tidak diminta Kominfo. Seperti VMware dan backup.